Oleh Beni Hadianto, SH
(Praktisi Hukum. Bandung) 

Niat Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden seharusnya segera diperjelas menjadi keputusan resmi, tanpa harus menunggu hasil pembuktian dokumen pendidikannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Sebab, persoalan pengunduran diri dan pembuktian keabsahan dokumen merupakan dua hal berbeda yang tidak seharusnya saling dijadikan alasan untuk menunda kepastian. Jika Gibran merasa perlu membuktikan keabsahan dokumennya, hak tersebut tetap dapat diperjuangkan melalui jalur hukum, meskipun tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden. 

Jabatan publik bukan kepentingan pribadi yang dapat dipertahankan sambil menunggu perkembangan proses hukum dan kalkulasi politik. Publik berhak memperoleh kejelasan, bukan sekadar pernyataan niat yang menggantung tanpa kepastian.

Di sisi lain, DPR tidak boleh menghentikan proses politik dan konstitusional untuk menguji persoalan ini hanya karena Gibran menyampaikan niat mundur atau berjanji membuktikan dokumennya di PTUN. 

Mekanisme pengawasan dan proses pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 harus tetap dihormati dan dijalankan apabila terdapat dasar konstitusional yang memenuhi persyaratan. 

Jangan sampai pembuktian dokumen dijadikan instrumen untuk mengulur waktu, meredam tekanan politik, atau menghindari pertanggungjawaban konstitusional. Ini bukan semata-mata persoalan jabatan seorang Wakil Presiden, melainkan menyangkut integritas demokrasi, kepastian hukum, dan kehormatan konstitusi. Dalam negara hukum, tidak boleh ada jabatan yang lebih tinggi daripada konstitusi, dan tidak boleh ada kekuasaan yang kebal dari pertanggungjawaban.